Beranda

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

adalah aplikasi layanan informasi berbasis web yang menyediakan informasi diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara

Lebih Lanjut

Eksekusi Rill

Yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela.

Lebih Lanjut

Surat Keterangan Elektronik

Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

Lebih Lanjut

e-Court

Adalah layanan untuk Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara Pembayaran, Pemanggilan, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Lebih Lanjut

Zona Integritas

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
Melayani Tanpa Pungli dan Gratifikasi

Informasi Perkara

SIPP

Merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi perkara .

Jadwal Sidang

Menyediakan Informasi jadwal persidangan

Direktori Putusan

Merupakan Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Survey Elektronik

siSUPER

Survey Kepuasan Masyarakat,Survey Persepsi Korupsi,Survey Harian

Pengaduan

SIWAS

Merupakan aplikasi berbasis web untuk layanan pengaduan

e - Court

E-Court

Merupakan Layanan untuk Pendaftaran, Pembayaran dan Pemanggilan Perkara Secara Online.

Informasi Pengadilan

Berita Pengadilan

Layanan Chat Interaktif Langsung (ACIL)

Informasi Cepat

Permohonan Penyitaan dan Penggeledahan

Sistem Permohonan dan Penggeledahan

Lebih Lanjut

Surat Keterangan Online (Eraterang)

Informasi Tilang

Statistik Pengadilan

LHKPN dan LHKASN

Survey IKM dan IPK

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Laporan Survey Persepsi Korupsi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan