Sistem Informasi Penelusuran Perkara
adalah aplikasi layanan informasi berbasis web yang menyediakan informasi diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara
e-Court
Surat Keterangan Elektronik
Zona Integritas
Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
Melayani Tanpa Pungli dan Gratifikasi
Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Persepsi Korupsi
Informasi Pengadilan
- Dharmayukti Karini Peringati Ulang Tahun Ke XVIII 25-09-2020
- Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Oleh Dharmayukti Karini Mahkamah Agung 25-09-2020
- Mahkamah Agung Kembali Mendapatkan BMN Awards 2020 25-09-2020
- Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya 22-09-2020
Berita Pengadilan
- Peringatan Hari Kartini Ke-142 oleh Dharmayukti Karini Cabang Bontang 09-04-2021
- Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas & Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II 05-04-2021
- Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Secara Virtual 31-03-2021
- Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan SLB Negeri Bontang 30-03-2021
Informasi Cepat
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Brosur Informasi
Video
