• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • Informasi Perkara

    Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP,masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

    Kunjungi
  • Gugatan Sederhana

    Mekanisme Gugatan Sederhana

    Kunjungi
  • Pelayanan Informasi Melalui Siaran Radio

    Pengadilan Negeri Bontang Memberikan Pelayanan Informasi Melalui Siaran Radio pada Radio Mitra Buana Bontang 101.5 FM setiap selasa dan Radio Gema Bhayangkara 107,9 FM Setiap Rabu Minggu Kedua dan ke Empat Pukul 20.00 s/d 21.00

  • Pendaftaran Permohonan dan Gugatan Sederhana

    Guna Mempermudah Pelayanan Pengajuan Perkara Perdata Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Bontang menerima pengajuan pendaftaran perkara permohonan dan gugatan sederhana melalui Email

    Kunjungi
Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Bontang

Informasi Publik

Informasi publik menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya.

Baca Selengkapnya

Kegiatan Pengadilan

Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Bontang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses secara Online

Baca Selengkapnya

Penelusuran Perkara

Dengan Aplikasi ini Anda dapat melihat Informasi Penelusuran Perkara

Baca Selengkapnya

Video Gugatan Sederhana

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut