Sistem Informasi Penelusuran Perkara
adalah aplikasi layanan informasi berbasis web yang menyediakan informasi diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara
e-Court
Surat Keterangan Elektronik
Zona Integritas
Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
Melayani Tanpa Pungli dan Gratifikasi
Pembuatan Surat Keterangan
Direktori Putusan
Informasi Pengadilan
- Panitera MA: Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Membanggakan Negeri 11-11-2019
- Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kunjungi Pengadilan Umum (Mahkamah Al-Ammah) Makkah 18-10-2019
- Silaturahmi Dan Dialog Hukum Ketua Mahkamah Agung R.I. Bersama Warga Negara Indonesia Di Riyadh 18-10-2019
- Sekretaris Mahkamah Agung: Wujudkan Harapan Masyarakat Melalui Pembangunan Zona Integritas 14-10-2019
Berita Pengadilan
- Pembekalan Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 30-08-2020
- Pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Bontang 29-08-2020
- Upacara Memperingati Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 75 19-08-2020
- Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II 17-08-2020
Informasi Cepat
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Brosur Informasi
Video
