Sistem Informasi Penelusuran Perkara
adalah aplikasi layanan informasi berbasis web yang menyediakan informasi diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara
e-Court
Surat Keterangan Elektronik
Zona Integritas
Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
Melayani Tanpa Pungli dan Gratifikasi
Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Persepsi Korupsi
Informasi Pengadilan
- Pengumuman Kelulusan Seleksi Ujian Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XV Tahun 2021 11-05-2021
- Dharmayukti Karini Peringati Ulang Tahun Ke XVIII 25-09-2020
- Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Oleh Dharmayukti Karini Mahkamah Agung 25-09-2020
- Mahkamah Agung Kembali Mendapatkan BMN Awards 2020 25-09-2020
Berita Pengadilan
- Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 07-06-2021
- Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L DIPA 01 TA 2022 pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung 03-06-2021
- Kegiatan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II 03-06-2021
- Kegiatan Briefing Petugas PTSP Pengadilan Negeri Bontang Kelas II 03-06-2021
Informasi Cepat
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Brosur Informasi
Video
