Segenap Pimpinan dan Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 ? Saatnya hening sejenak, menata diri, dan menyambut kedamaian dalam setiap langkah. ?️Pengadilan Negeri Bontang Kelas II….BISA! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#Nyepi2026#TahunBaruSaka1948

Pengadilan Negeri Bontang merangkum berbagai kegiatan pekan ini (9–13 Maret 2026), mulai dari koordinasi Rencana Aksi P4GN Kota Bontang, undangan penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri dan buka puasa bersama, hingga pemeriksaan setempat objek sengketa perkara perdata. Komitmen untuk terus bersinergi, melayani, dan menjaga integritas dalam setiap tugas peradilan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#KabarPekanPNBontang

BONTANG – Dalam upaya memperkuat komitmen pembangunan zona integritas, jajaran pimpinan dan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri (PN) Bontang menghadiri kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Peradilan Umum tahun 2026. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari kantor PN Bontang pada Kamis, 5 Maret 2026. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan nomor 63/DJU/UND.OT1.6/III/2026. Fokus utama sosialisasi adalah memberikan arahan strategis mengenai mekanisme evaluasi terbaru dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Poin Penting SosialisasiBeberapa hal mendasar yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:Landasan Hukum: Implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 terkait pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di instansi pemerintah.Tujuan Utama: Mengoptimalkan proses pembangunan ZI agar setiap satuan kerja, termasuk PN Bontang, benar-benar mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani secara nyata.Partisipasi: Diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dengan format identitas akun zoom yang seragam guna tertib administrasi. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini dibuka langsung oleh perwakilan dari Ditjen Badilum. Melalui partisipasi ini, PN Bontang berkomitmen untuk segera menindaklanjuti arahan teknis yang diberikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas lembaga di wilayah Kota Bontang. Sosialisasi ini diakhiri dengan sesi pemaparan agenda evaluasi yang akan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di bawah lingkungan Peradilan Umum sepanjang tahun 2026. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#Sosialisasi#ZonaIntegritas

Bontang 4 Maret 2026 –– Pengadilan Negeri Bontang kembali menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana cepat. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana cepat ini menjadi wujud komitmen Pengadilan Negeri Bontang dalam menghadirkan peradilan yang humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial di masyarakat. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#RestoratifJustice#PidanaCepat

Pengadilan Negeri Bontang menggelar kegiatan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dirangkaikan dengan pembagian takjil kepada masyarakat serta agenda Buka Puasa Bersama keluarga besar satuan kerja, sebagai wujud sinergi antara komitmen integritas dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor dan area sekitar Pengadilan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui public campaign ini, jajaran pimpinan, hakim, pegawai, turun langsung menyosialisasikan komitmen anti korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta budaya kerja berintegritas kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, spanduk dan materi sosialisasi Zona Integritas dibentangkan sebagai bentuk transparansi dan penguatan pesan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan dukungan dan pengawasan publik. Sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Antusiasme masyarakat terlihat dari sambutan hangat yang diberikan, mencerminkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara lembaga peradilan dan publik. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan agenda Buka Puasa Bersama yang diikuti oleh pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bontang. Momentum kebersamaan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen internal dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Bontang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan dan sistem kerja, tetapi juga melalui keteladanan, kepedulian sosial, dan keterlibatan aktif seluruh elemen satuan kerja. Semangat Ramadan diharapkan semakin menguatkan tekad bersama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan melayani. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II….BISA! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#SosialisasidanPublicCampaign#PembangunanZonaIntegritas

Bontang, Jumat 27 Februari 2025, Pengadilan Negeri Bontang resmi menjalin kerja sama dengan Dany Sarwono Law Firm dalam rangka penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Rahmat Dahlan, S.H., bersama pimpinan Dany Sarwono Law Firm, Dany Sarwono. Agenda utama kegiatan ini adalah penandatanganan perjanjian kerja sama penyediaan layanan POSBAKUM di lingkungan Pengadilan Negeri Bontang. Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pengadilan dalam memberikan akses keadilan yang seluas-luasnya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi hukum. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Bontang menegaskan bahwa keberadaan POSBAKUM memiliki peran strategis dalam membantu para pencari keadilan memahami hak dan kewajiban hukumnya. Melalui kolaborasi dengan Dany Sarwono Law Firm, diharapkan pelayanan bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Acara penandatanganan turut dihadiri oleh pejabat pengadaan layanan POSBAKUM serta jajaran terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Bontang. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan serta pelaksanaan layanan bantuan hukum. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pengadilan Negeri Bontang berharap layanan POSBAKUM dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#PenandatangananKerjasama#Posbakum#AksesHukumUntukSemua

Bontang, 26 Januari 2026 — Bontang – Pengadilan Negeri Bontang kembali menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana cepat. Hal tersebut tercermin dalam persidangan perkara Nomor 1/Pid.C/2026/PN Bon yang digelar pada agenda sidang pertama dan langsung dilanjutkan dengan pembuktian serta pembacaan putusan. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ibu Ervina Widyawati, S.H., M.H dengan didampingi Panitera Pengganti Tamrianah, S.H. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang perbuatan terdakwa, dampak yang ditimbulkan, serta adanya upaya perdamaian antara para pihak. Pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan dalam perkara ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak yang dirugikan, tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Hakim menilai bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setelah melalui tahapan pembuktian, persidangan ditutup dengan pembacaan putusan. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di tengah masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana cepat ini menjadi wujud komitmen Pengadilan Negeri Bontang dalam menghadirkan peradilan yang humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial di masyarakat. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#RestoratifJustice#PidanaCepat

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang dipimpin oleh Pembina Apel, Ibu Siska Naomi Panggabean, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang. Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya disiplin, integritas, serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Apel pagi diikuti oleh seluruh Hakim, ASN, Tenaga Outsourcing, serta Mahasiswa Magang/PKL sebagai wujud kebersamaan dan penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan Briefing Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disupervisi oleh Bapak Denny Ardian Priambodo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang. Briefing ini diikuti oleh seluruh petugas PTSP guna memastikan standar pelayanan berjalan optimal, responsif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan rutin ini, Pengadilan Negeri Bontang terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA…! #PNBontang#PTKaltim#DirjenBadilum#MahkamahAgungRI#ApelPagi#BriefingPTSP