Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang
Informasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perdata, Pidana, dan Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan Negeri Bontang.
SOP Kepaniteraan Perdata
- SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL
- SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/ PERLAWANAN MEDIASI BERHASIL
- SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI GAGAL
- SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA
- SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
- SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH)
- SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL
- SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN
- SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM
- SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA
- SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
- SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
- SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK
- SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK
- SOP PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK
- SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA
- SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court)
- SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI BERHASIL
- SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI GAGAL
- SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK CE-Court)
- SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA
- SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-Court) TK PERTAMA
- SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN I KEKHILAFAN YANG NYATA
- SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM
SOP Kepaniteraan Pidana
- 1.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA)
- 2.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
- 3.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
- 4.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT
- 5.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TIPIRING
- 6.SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG
- 7.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
- 8.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU
- 9.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
- 10.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA
- 11.SOP PERMOHONAN GRASI
- 12.SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN
- 13.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)
- 14.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25
- 15.SOP PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN
- 16.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP
- 17.SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM
- 18.SOP PROES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN, (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR D~N PERIKANAN)
- 19.SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI
- 20.SOP IJIN PEMBANTARAN
- 21.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PlDANA
- 22.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PlDANA
- 23.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA
- 24.SOP IJIN PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN PERIKANAN)
- 25.SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN
- 26.SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
- 27.SOP IJIN BEROBAT
- 28.SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU
- 29. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA BIASA
- 30. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA ANAK
- 31. STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
- 32. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA SINGKAT
- 33. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA CEPAT TIPIRING
- 34. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA TILANG ATAU PELANGGARAN LLAJ
- 35. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN UPAYA BANDING
- 36. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
- 37. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK
- 38. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN GRASI
- 39. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN PRAPERADILAN
- 40. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK
- 41. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM
- 42. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN IZIN BESUK
- 43. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN IZIN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
- 44. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PENCABUTAN UPAYA BANDING
- 45. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
- 46. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PERMOHONAN IZIN BEROBAT YANG DILAKUKAN DI LUAR PERSIDANGAN
- 47. STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA PEMILU
SOP Kepaniteraan Hukum
- SOP PENANGANANPENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NE GERI)
- SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI
- SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
- SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL
- SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA
- SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI
- SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)
- SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG
- SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
- SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
- SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
- SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI
- PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI
