Konten masih dalam Proses
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
[box download]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum[/box]
Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013
[box download]Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum[/box]
Perma No 01 Tahun 2014
[box download]Perma No 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan[/box]
Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014
[box download]Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 01 Tahun 2014[/box]
Pengawasan
Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada BAB VI Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pasal 36 disebutkan bahwa : Pengawasan terhadap penyelenggaran Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014. Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri; Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan; Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera; Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu; Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.
Jenis Layanan
Posbakum
Pemberian Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum)Bagi Masyarakat Kurang Mampu
2016
Perihal Tanggal Pengesahan SK Petugas Register Perkara Pidana 26 November 2015 SK Petugas Register Induk Perkara Perdata 26 November 2015 SK Petugas Register Induk Keuangan Perkara Perdata 26 November 2015 SK Koordinator Panggilan Delegasi 10 Juni 2015 SK Penunjukka Kasir,Penerimaan,Pengeluaran Biaya Perkara 03 Juni 2015 SK Penunjukkan Hakim Mediator 01 April 2015 SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Bontang 16 Maret 2016 SK Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua 02 Maret 2015 SK Koordinator Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang 01 Maret 2016 SK Petugas Absensi 18 Februari 2016 SK Tim LKjIP 2015 17 Februari 2016 SK Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses 04 Januari 2016 SK Penunjukkan Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara 04 Januari 2016
2017
Nomor SK Perihal Tanggal Pengesahan W18-U8/1332/KP.10.5/XII/2017 PENUNJUKKAN PETUGAS MESIN GENERATOR SET (GENSET) PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 11 DESEMBER 2017 W18-U8/1333/KP.01.6/XII/2017 PEMBENTUKAN PANITIA SATGAS ANTI NARKOBA PENGADILAN NEGERI BONTANG 11 DESEMBER 2017 W18-U8/1331/KP.10.5/XII/2017 PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 11 DESEMBER 2017 W18-U8/1187/KP.02.4/XI/2017 TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 17 NOVEMBER 2017 W18-U8/618/KP.04.15/VI/2017 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 13 JUNI 2017 W18-U8/603/UM.02.2/VI/2017 PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BONTANG KELAS II 13 JUNI 2017 W18-U8/610/KP.07.01/VI/2017 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR : W18-U8/618/KP.07.01/VI/2016 TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 06 JUNI 2017 W18-U8/549/KP.02.4/VI/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BONTANG 02 JUNI 2017 W18-U8/560/KP.02.4/VI/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG 02 JUNI 2017 W18-U8/558/KP.02.4/VI/2017 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BONTANG 02 JUNI 2017 W18-U8/522/KP.10.5/VI/2017 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR : W18-U8/1265/KP.10.5/X/2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016 TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASN (SIWAS) MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI BONTANG KELAS II 02 JUNI 2017 W18-U8/523/KP.02.4/VI/2017 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR : W18-U8/1267/KP.02.4/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI BONTANG 02 JUNI 2017 W18-U8/496/UM.02.4/V/2017 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR : W18-U8/1121/UM.02.4/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 TENTANG TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BONTANG KELAS II 23 MEI 2017 W18-U8/210/UM.02.2/II/2017 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BONTANG 24 FEBRUARI 2017 W18-U8/192/UM.02..4/II/2017 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BONTANG KELAS II 24 FEBRUARI 2017 W18-U8/83/KP.02.15/I/2017 SK PERUBAHAN SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR:W18-U8/999/KP.02.15/IX/2016 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN WASMAT 17 JANUARI 2017 W18-U8/82/UM.02.2/I/2017 PENYUSUNAN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI BONTANG 13 JANUARI 2017 W18-U8/1048/KP.10.5/I/2017 SK PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR : W18-U8/1048/KP.10.5/IX/2016 TENTANG TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BONTANG 04 JANUARI 2017